Suatu bangsa akan besar jika lekat dengan budaya literasi. Perubahan suatu bangsa pun dapat terjadi dengan literasi. Ketajaman pedang dapat dikalahkan tinta pena. Budayakanlah menulis sejak buaian hingga liang lahat. Karena menulis yang baik diawali dengan membaca yang baik pula.
 |
| Penyu yang masih tetap dilindungi oleh masyarakat di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. FOTO: Hendi Erwindi |
HENDY ERWINDI
HANYA suara ombak yang jelas terdengar di Tanjung Api, Pantai Paloh Sabtu (26/5) tengah malam. Dari kejauhan suara ranting yang patah diikuti hamburan pasir terdengar pelan. Ketika didekati baru suara itu kian jelas di telinga. Dari arah suara hingga batas ombak di pantai ada jejak seperti rel kereta api, lebarnya sekitar setengah meter. “Itu jejak penyu. Dari suaranya dia (penyu) tengah membersihkan lokasi bertelur. Masih dua jam lagi baru mulai bertelur,” kata Koordinator Site Paloh WW Indonesia, Dwi Suprapti.
Perkiraan Dwi tidak jauh meleset, setelah dua jam suara hamburan pasir yang bertemu dengan dedaunan kering itu tidak terdengar lagi. Kembali suara ombak yang terdengar di pantai tersebut. Setelah didekati, benar saja seekor penyu hijau (chelonia mydas) yang panjangnya 100 centimeter dengan lebar 94 centimeter tengah mengeluarkan telurnya.
Satu persatu telur sebesar bola ping pong jatuh ke lobang yang telah digali penyu itu. “Usianya ini dipastikan lebih dari 30 tahun,” jelas Dwi. “Setelah bertelur ada jeda sekitar satu jam lagi baru dia kembali ke laut. Setiap selesai bertelur penyu akan berputar-putar membuat jejak dan lubang kamuflase. Tujuannya untuk mengelabui predator dan mungkin juga penjarah,” tambahnya.
Tiga tahun melakukan pemetaan, penelitian dan kampanye tentang pelestarian
penyu di Paloh membuat Dwi kenal dengan tingkah laku satwa itu. Namun
pengalamannya tidak hanya dengan penyu tetapi juga lingkungan sekitar termasuk
penjarah. Dua bulan lalu misalnya, Dwi didatangi enam orang yang
memintanya meninggalkan Paloh. Jika tidak mau meninggalkan Paloh mereka akan
memaksa dokter hewan lulusan Universitas Udayana itu pergi. “Mereka datang ke kantor dengan nada
bicara tinggi,” ucap Dwi bercerita.
Selain ancaman langsung, Dwi juga pernah menerima surat kaleng, bahkan empat kali. Anehnya surat tanpa nama dan alamat pengirim itu tidak dikirim ke tempatnya bertugas di Paloh. Tetapi di kediaman orang tuanya di Singkawang dan di rumahnya di Pontianak.
Terakhir sekitar tiga bulan lalu surat kaleng itu disampaikan petugas pos di rumah orang tuanya di Singkawang. Memang tidak ada kata-kata ancaman dalam surat itu, tetapi Dwi mengaku cukup terusik. “Seorang perempuan, dokter hewan mengapa berani ke Paloh hanya untuk melestarikan penyu. Kira-kira seperti itu bunyi surat yang terakhir,” katanya menirukan isi surat tersebut.
Surat kaleng tersebut cukup membuat Dwi berpikir. Yang dipikirkannya, pengirim tahu dua alamatnya di tempat berbeda, di Singkawang dan Pontianak. Mengapa tidak dikirim saja alamat kantornya di Paloh ? “Walau terusik tapi saya tidak ingin menguras pikiran hanya untuk surat kaleng itu,” tuturnya. Dwi menegaskan keberadaannya di Paloh hanya untuk penelitian, pemetaan dan konservasi penyu. Namun penjarah dan sebagian warga menganggap dia dan WWF melarang mengambil telur penyu.
Masyarakat tidak tahu yang sesungguhnya melarang perdagangan telur penyu adalah pemerintah dengan peraturan perundang-undangan. “Kami tidak memiliki kewenangan menangkap apalagi menindak pelaku pencurian telur penyu. Itu wewenang aparat keamanan dengan dasar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,” jelasnya.
Kapolsek Paloh AKP Laelan Sukur mengatakan, belum pernah ada laporan tentang pencurian telur penyu di wilayah kerjanya. Setiap pelanggaran seperti pencurian telur penyu, kata dia, harus ada pembuktian untuk penindakan lebih lanjut. “Kalau pencuri tertangkap tangan oleh masyarakat harus dibuktikan dulu baru bisa ditindak,” ujarnya.
Menurut Laelan, saat ini semakin banyak masyarakat yang tahu tentang larangan pencurian dan perdagangan telur penyu. Apalagi sudah ada kelompok masyarakat yang mengawasi serta turut melestarikan satwa itu. “Masyarakat sudah bagus, WWF juga sudah menyosialisasikan aturan dan keberadaannya di Paloh,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sambas Sukari mengatakan, pelestarian telur penyu sebetulnya dapat disinergiskan dengan pariwisata. Sektor itu akan menjadi penghasilan alternatif jika alasan sebagian warga mencuri telur penyu selama ini karena ekonomi. Pantai Paloh yang indah serta menjadi lokasi penyu bertelur menjadi daya tarik wisata. “Di Paloh kami sudah membentuk kelompok sadar wisata. Jika ini berkembang harapannya warga tidak lagi menyandarkan diri pada telur penyu,” harapnya. Namun Sukari menganggap telur penyu sebagai sumber daya alam terbarukan. Menurutnya bukan tidak boleh sama sekali masyarakat memanfaatkan telur penyu. “Bukan tidak boleh sama sekali, masih ada yang bisa dimanfaatkan. Bagaimana kalau kita kompromistis,” ucapnya. (*)
Selain ancaman langsung, Dwi juga pernah menerima surat kaleng, bahkan empat kali. Anehnya surat tanpa nama dan alamat pengirim itu tidak dikirim ke tempatnya bertugas di Paloh. Tetapi di kediaman orang tuanya di Singkawang dan di rumahnya di Pontianak.
Terakhir sekitar tiga bulan lalu surat kaleng itu disampaikan petugas pos di rumah orang tuanya di Singkawang. Memang tidak ada kata-kata ancaman dalam surat itu, tetapi Dwi mengaku cukup terusik. “Seorang perempuan, dokter hewan mengapa berani ke Paloh hanya untuk melestarikan penyu. Kira-kira seperti itu bunyi surat yang terakhir,” katanya menirukan isi surat tersebut.
Surat kaleng tersebut cukup membuat Dwi berpikir. Yang dipikirkannya, pengirim tahu dua alamatnya di tempat berbeda, di Singkawang dan Pontianak. Mengapa tidak dikirim saja alamat kantornya di Paloh ? “Walau terusik tapi saya tidak ingin menguras pikiran hanya untuk surat kaleng itu,” tuturnya. Dwi menegaskan keberadaannya di Paloh hanya untuk penelitian, pemetaan dan konservasi penyu. Namun penjarah dan sebagian warga menganggap dia dan WWF melarang mengambil telur penyu.
Masyarakat tidak tahu yang sesungguhnya melarang perdagangan telur penyu adalah pemerintah dengan peraturan perundang-undangan. “Kami tidak memiliki kewenangan menangkap apalagi menindak pelaku pencurian telur penyu. Itu wewenang aparat keamanan dengan dasar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,” jelasnya.
Kapolsek Paloh AKP Laelan Sukur mengatakan, belum pernah ada laporan tentang pencurian telur penyu di wilayah kerjanya. Setiap pelanggaran seperti pencurian telur penyu, kata dia, harus ada pembuktian untuk penindakan lebih lanjut. “Kalau pencuri tertangkap tangan oleh masyarakat harus dibuktikan dulu baru bisa ditindak,” ujarnya.
Menurut Laelan, saat ini semakin banyak masyarakat yang tahu tentang larangan pencurian dan perdagangan telur penyu. Apalagi sudah ada kelompok masyarakat yang mengawasi serta turut melestarikan satwa itu. “Masyarakat sudah bagus, WWF juga sudah menyosialisasikan aturan dan keberadaannya di Paloh,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sambas Sukari mengatakan, pelestarian telur penyu sebetulnya dapat disinergiskan dengan pariwisata. Sektor itu akan menjadi penghasilan alternatif jika alasan sebagian warga mencuri telur penyu selama ini karena ekonomi. Pantai Paloh yang indah serta menjadi lokasi penyu bertelur menjadi daya tarik wisata. “Di Paloh kami sudah membentuk kelompok sadar wisata. Jika ini berkembang harapannya warga tidak lagi menyandarkan diri pada telur penyu,” harapnya. Namun Sukari menganggap telur penyu sebagai sumber daya alam terbarukan. Menurutnya bukan tidak boleh sama sekali masyarakat memanfaatkan telur penyu. “Bukan tidak boleh sama sekali, masih ada yang bisa dimanfaatkan. Bagaimana kalau kita kompromistis,” ucapnya. (*)
Pelestarian penyu akan sia-sia
jika masyarakat sekitar tempatnya bertelur tidak mendukung. Aturan dengan
ancaman sanksi tidak juga mampu menangkal ancaman kepunahan satwa ini. Di
Paloh, Sambas penjarahan telur penyu mulai berkurang karena sekelompok
masyarakat yang dulunya menjarah kini bersikap terbalik, justru
menjaganya.
Hendy Erwindi - PALOH, SAMBAS
Tengah malam, tiga bulan lalu Darmawan dan dua rekannya menelusuri Pantai Tanjung Kemuning, Paloh. Ketiganya melihat sekumpulan orang yang dicurigai akan menjarah telur penyu. Dugaan itu nyata ketika Darmawan dan rekannya menghampiri sekumpulan orang itu. “Mereka ternyata mencuri telur penyu,” kenangnya Darmawan, Sabtu (26/5) di Paloh.
Darmawan mencoba memberi pengertian kepada para penjarah bahwa apa yang mereka lakukan menyalahi peraturan perundang-undangan. Bukan mahfum, penjarah berkeras, tetap ingin mengambil telur penyu tersebut. “Untuk menghindari benturan kami tinggalkan saja mereka, yang penting kami sudah mengingatkan,” katanya.
Darmawan dan 25 warga Desa Sebubus, Paloh, Sambas adalah Anggota Kambau Borneo. Sekelompok orang yang bertekad menjaga kelestarian penyu di desanya. Setahun lalu Kambau Borneo terbentuk dan lantas diberi embel-embel kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di depannya agar mendapat legalitas. Sebagian besar anggota Pokmaswas Kambau Borneo dulunya juga penjarah telur penyu. Setiap malam di sepanjang Pantai Paloh sekitar 63 kilometer mereka berburu telur satwa yang dilindungi itu. Telur yang mereka jarah kemudian dijual ke Sambas, Pontianak bahkan Malaysia melalui Jagoi Babang, Bengkayang.
Dulu menjarah sekarang menjaga telur penyu tidak lantas membuat Kambau Borneo
mendapat apresiasi. Malah sebaliknya banyak yang mencomooh kehadiran kelompok
ini. Sering juga mereka mendapat intimidasi, baik langsung maupun melalui pesan
singkat. “Ada
juga yang bilang mau membubarkan Kambau Borneo,” ungkap Darmawan.
Ismail (47) yang juga Anggota Kambau Borneo mengaku setahun lalu dirinya masih mencuri telur penyu. Selain dimakan telur itu dijualnya dengan pengepul yang datang ke Sebubus dengan harga Rp2.000 per butir. “Sejak gabung dengan Kambau Borneo saya tidak pernah ambil lagi (telur penyu). Sudah sadar,” tuturnya. Selain menyadari penjarahan dilarang aturan dan berdampak negatif untuk lingkungan, Ismail juga merasa diawasi masyarakat karena kapasitasnya sebagai anggota kelompok pengawas.
“Walau penjaga kami juga diawasi warga. Karena ada kecurigaan kami juga mencuri telur penyu sambil menjaganya,” ucapnya. Sehari-hari Ismail bekerja sebagai nelayan. Disela-sela melaut dulu dia menjarah telur penyu sebagai tambahan penghasilan. Setelah ditulari beberapa rekannya tentang pentingnya kehadiran penyu untuk keberlangsungan satwa dan penyeimbang lingkungan, Ismail meninggalkan penjarahan telur penyu.
“Kalau dulu kami tidak tahu tentang aturan dan fungsi penyu itu sendiri terhadap lingkungan. Sudah tahu begini kami akan menjaganya,” kata warga Dusun Jeruju, Sebubus itu. Sama halnya dengan Andi warga Dusun Setinggak, Sebubus, Paloh. Dua tahun lalu Andi masih sering ke Pantai Paloh pada malam hari untuk mencuri telur penyu, terutama ketika musim bertelur antara Juni hingga Oktober. Sekarang, setelah menjadi Anggota Kambau Borneo Andi justru melarang orang mencuri telur penyu dan terus berkampanye tentang pentingnya satwa pengarung samudera itu.
Alasan Andi menjaga pantai dan telur penyu tidak sekedar bernuansa konservasi. Dia risau dengan penilaian warga yang menganggap dirinya masih mencuri telur penyu. “Sekalian saja jadi Anggota Kambau Borneo dan menjaga telur penyu, karena saya tidak melakukannya juga orang menganggap saya masih mencuri. Kalau saya tidak boleh mengambil telur penyu orang lain juga jangan melakukannya,” tegasnya.
Terdapat dua penyu endemik Pantai Paloh, penyu hijau (chelonia mydas) dan penyu sisik (eretmochelys imbricata). Selain itu ada juga jenis penyu yang ditemui di Pantai Paloh namun jarang, sepeti penyu lekang (lepidochelys olivacea) dan penyu belimbing (dermochelys coriacea). “Endemik maksudnya dua jenis penyu yang kerap naik ke Pantai Paloh tempat untuk bertelur,” kata Koordinator Site Paloh WWF Indonesia, Dwi Suprapti.
Tiga tahun lalu pencurian telur penyu di Paloh sangat tinggi. Dwi mengatakan, dari semua penyu yang bertelur hampir seratus persen telurnya dijarah. Hanya sebagian kecil menetas, itu pun berasal dari sarang yang tidak terdeteksi oleh penjarah. Sejak ada Kambau Borneo perubahan terjadi. Sepanjang 2011 misalnya, sebanyak 93 persen dari 9.000 sarang berhasil menetas di tempatnya bertelur bukan di penangkaran. “Kami menghitungnya dari cangkang telur di lobang peneluran. Yang mampu dihitung hanya 14 ribu cangkang,” ucap dokter hewan itu.
Keberadaan Kambau Borneo dinilainya sangat berpengaruh terhadap keamanan telur penyu. Namun jumlah 93 persen itu belum sesuai harapan, menurutnya, telur penyu masih dapat diselamatkan hingga 95 persen pada tahun ini. “Yang sisa tujuh persen hingga sekarang masih dijarah, bukan karena predator alam. Mudah-mudah tahun ini bisa sampai 95 persen telur yang menetas menjadi tukik (anakan penyu),” harapnya.
Perhitungan telur penyu oleh Kambau Borneo dan WWF itu hanya pada 19,3 kilometer dari 63 kilometer panjang Pantai Paloh. Memang di sepanjang pantai tersebut ada penyu bertelur, tetapi dari Sungai Mutusan hingga Sungai Belacan sepanjang 19,3 kilometer menjadi lokasi favorit penyu berkembangbiak. “Makanya konsentrasi kami antara Sungai Mutusan sampai Sungai Belacan, karena paling banyak penyu naik ke darat,” kata Ketua Kambau Borneo, Muraizi.
Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi mengakui ada dilema dalam pelestarian penyu. Di sisi lain perdagangan telur penyu dilarang undang-undang, sedangkan pada aspek lain masyarakat Paloh turun-temurun memanfaatkan nilai ekonominya. Telur penyu menjadi salah satu mata pencaharian penduduk setempat. “Memang perlindungan penyu dan telurnya belum berjalan seperti yang kami inginkan.
Masih ada pro-kontra di tengah masyarakat sehingga menimbulkan benturan. Tidak ingin itu terjadi tentunya kami (pemerintah) bertugas menyadarkan masyarakat. Sosialisasi akan lebih gencar kami lakukan,” ucapnya. “Sampai saat ini masih ada masyarakat yang belum sadar dan menjarah telur penyu. Biasa ada yang datang ke rumah saya membawa telur penyu sebagai oleh-oleh dari Paloh. Tapi saya tolak secara halus, tidak pernah diterima,” tambahnya.
Juliarti menilai kesadaran masyarakat terhadap konservasi penyu sudah maju dengan adanya Kambau Borneo. Dia berjanji akan mendukung keberadaan kelompok masyarakat itu. “Pemkab tentunya akan mendukung,” tegasnya. Kepala Bidang Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, Dionisius Endi mengatakan, keberadaan Kambau Borneo sejalan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. “Dalam aturan itu masyarakat memang terlibat melakukan pengawasan sumber daya perikanan,” jelasnya.
Di Kalbar terdapat 82 Pokmaswas yang tersebar di 11 kabupaten kota, sisanya tiga kabupaten belum memilikinya. Endi mengingatkan Kambau Borneo agar tidak keluar dari jalurnya sebagai pengawas. Masyarakat hanya boleh mengawasi dan mengingatkan jika ada pelanggaran, sedangkan penindakan serta sanksi dilakukan oleh aparat keamanan. “Apa yang dilakukan sekarang sudah benar, Kambau Borneo hanya mengawasi dan mengingatkan penjarah telur penyu. Jangan sampai Kambau Borneo menghakimi penjarah telur, kalau itu terjadi justru mereka yang salah dan dapat dipidana,” ingatnya.(*)
Ismail (47) yang juga Anggota Kambau Borneo mengaku setahun lalu dirinya masih mencuri telur penyu. Selain dimakan telur itu dijualnya dengan pengepul yang datang ke Sebubus dengan harga Rp2.000 per butir. “Sejak gabung dengan Kambau Borneo saya tidak pernah ambil lagi (telur penyu). Sudah sadar,” tuturnya. Selain menyadari penjarahan dilarang aturan dan berdampak negatif untuk lingkungan, Ismail juga merasa diawasi masyarakat karena kapasitasnya sebagai anggota kelompok pengawas.
“Walau penjaga kami juga diawasi warga. Karena ada kecurigaan kami juga mencuri telur penyu sambil menjaganya,” ucapnya. Sehari-hari Ismail bekerja sebagai nelayan. Disela-sela melaut dulu dia menjarah telur penyu sebagai tambahan penghasilan. Setelah ditulari beberapa rekannya tentang pentingnya kehadiran penyu untuk keberlangsungan satwa dan penyeimbang lingkungan, Ismail meninggalkan penjarahan telur penyu.
“Kalau dulu kami tidak tahu tentang aturan dan fungsi penyu itu sendiri terhadap lingkungan. Sudah tahu begini kami akan menjaganya,” kata warga Dusun Jeruju, Sebubus itu. Sama halnya dengan Andi warga Dusun Setinggak, Sebubus, Paloh. Dua tahun lalu Andi masih sering ke Pantai Paloh pada malam hari untuk mencuri telur penyu, terutama ketika musim bertelur antara Juni hingga Oktober. Sekarang, setelah menjadi Anggota Kambau Borneo Andi justru melarang orang mencuri telur penyu dan terus berkampanye tentang pentingnya satwa pengarung samudera itu.
Alasan Andi menjaga pantai dan telur penyu tidak sekedar bernuansa konservasi. Dia risau dengan penilaian warga yang menganggap dirinya masih mencuri telur penyu. “Sekalian saja jadi Anggota Kambau Borneo dan menjaga telur penyu, karena saya tidak melakukannya juga orang menganggap saya masih mencuri. Kalau saya tidak boleh mengambil telur penyu orang lain juga jangan melakukannya,” tegasnya.
Terdapat dua penyu endemik Pantai Paloh, penyu hijau (chelonia mydas) dan penyu sisik (eretmochelys imbricata). Selain itu ada juga jenis penyu yang ditemui di Pantai Paloh namun jarang, sepeti penyu lekang (lepidochelys olivacea) dan penyu belimbing (dermochelys coriacea). “Endemik maksudnya dua jenis penyu yang kerap naik ke Pantai Paloh tempat untuk bertelur,” kata Koordinator Site Paloh WWF Indonesia, Dwi Suprapti.
Tiga tahun lalu pencurian telur penyu di Paloh sangat tinggi. Dwi mengatakan, dari semua penyu yang bertelur hampir seratus persen telurnya dijarah. Hanya sebagian kecil menetas, itu pun berasal dari sarang yang tidak terdeteksi oleh penjarah. Sejak ada Kambau Borneo perubahan terjadi. Sepanjang 2011 misalnya, sebanyak 93 persen dari 9.000 sarang berhasil menetas di tempatnya bertelur bukan di penangkaran. “Kami menghitungnya dari cangkang telur di lobang peneluran. Yang mampu dihitung hanya 14 ribu cangkang,” ucap dokter hewan itu.
Keberadaan Kambau Borneo dinilainya sangat berpengaruh terhadap keamanan telur penyu. Namun jumlah 93 persen itu belum sesuai harapan, menurutnya, telur penyu masih dapat diselamatkan hingga 95 persen pada tahun ini. “Yang sisa tujuh persen hingga sekarang masih dijarah, bukan karena predator alam. Mudah-mudah tahun ini bisa sampai 95 persen telur yang menetas menjadi tukik (anakan penyu),” harapnya.
Perhitungan telur penyu oleh Kambau Borneo dan WWF itu hanya pada 19,3 kilometer dari 63 kilometer panjang Pantai Paloh. Memang di sepanjang pantai tersebut ada penyu bertelur, tetapi dari Sungai Mutusan hingga Sungai Belacan sepanjang 19,3 kilometer menjadi lokasi favorit penyu berkembangbiak. “Makanya konsentrasi kami antara Sungai Mutusan sampai Sungai Belacan, karena paling banyak penyu naik ke darat,” kata Ketua Kambau Borneo, Muraizi.
Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi mengakui ada dilema dalam pelestarian penyu. Di sisi lain perdagangan telur penyu dilarang undang-undang, sedangkan pada aspek lain masyarakat Paloh turun-temurun memanfaatkan nilai ekonominya. Telur penyu menjadi salah satu mata pencaharian penduduk setempat. “Memang perlindungan penyu dan telurnya belum berjalan seperti yang kami inginkan.
Masih ada pro-kontra di tengah masyarakat sehingga menimbulkan benturan. Tidak ingin itu terjadi tentunya kami (pemerintah) bertugas menyadarkan masyarakat. Sosialisasi akan lebih gencar kami lakukan,” ucapnya. “Sampai saat ini masih ada masyarakat yang belum sadar dan menjarah telur penyu. Biasa ada yang datang ke rumah saya membawa telur penyu sebagai oleh-oleh dari Paloh. Tapi saya tolak secara halus, tidak pernah diterima,” tambahnya.
Juliarti menilai kesadaran masyarakat terhadap konservasi penyu sudah maju dengan adanya Kambau Borneo. Dia berjanji akan mendukung keberadaan kelompok masyarakat itu. “Pemkab tentunya akan mendukung,” tegasnya. Kepala Bidang Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, Dionisius Endi mengatakan, keberadaan Kambau Borneo sejalan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. “Dalam aturan itu masyarakat memang terlibat melakukan pengawasan sumber daya perikanan,” jelasnya.
Di Kalbar terdapat 82 Pokmaswas yang tersebar di 11 kabupaten kota, sisanya tiga kabupaten belum memilikinya. Endi mengingatkan Kambau Borneo agar tidak keluar dari jalurnya sebagai pengawas. Masyarakat hanya boleh mengawasi dan mengingatkan jika ada pelanggaran, sedangkan penindakan serta sanksi dilakukan oleh aparat keamanan. “Apa yang dilakukan sekarang sudah benar, Kambau Borneo hanya mengawasi dan mengingatkan penjarah telur penyu. Jangan sampai Kambau Borneo menghakimi penjarah telur, kalau itu terjadi justru mereka yang salah dan dapat dipidana,” ingatnya.(*)
 |
| Sejarah Mandor dalam relief. FOTO: Hendy Erwindi |
* Sutradara Naga Bonar Ingin Buat Film Mandor
Kalbar memperingati Hari Berkabung Daerah (HBD) hari ini (28/6). Tanggal itu ditetapkan untuk mengenang korban pembantaian Jepang di Kalbar. Tidak hanya di Mandor tapi tersebar di seluruh daerah di provinsi ini. Ada yang ingin mendokumentasikan peristiwa tersebut. Mengisahkannya melalui film. Adalah MT Risyaf, sutradara besar di Indonesia. Dia menyutradarai Naga Bonar pertama. Ternyata pria 64 tahun ini asal Kalbar.
Hendy Erwindi
Masih ingat film fenomenal Naga Bonar yang dibintangi Dedy Mizwar ? Film yang dibuat tahun 1985 itu meraih banyak piala citra. Tapi banyak yang tidak tahu siapa sutradaranya. Adalah Mourtadha Risyaf yang menggubahnya. Lelaki kelahiran Pemangkat 7 Juni 1947. Pak Taba panggilannya, hingga sekarang dia masih bergelut di dunia perfilman dan sinetron. Sebagai sutradara dan pembuat skenerio.
Apa kaitannya dengan tragedi Mandor ? Pak Taba sejak 20 tahun lalu sudah punya rencana membuatkan tragedi memilukan itu menjadi sebuah film. Namun tidak dapat terealisasi hingga sekarang karena terkendala pendanaan. ”Sekarang sudah tidak terlalu semangat lagi saya mewujudkannya. Karena kendala pendanaan,” ucapnya dihubungi Pontianak Post, kemarin.
Berasal dari Kalbar tentu Pak Taba tahu tragedi Mandor. Menurutnya sejarah itu perlu diketahui rakyat Indonesia. Melalui film lebih efektif penyampaiannya. Sulit mewujudkannya karena Pak Taba tidak ingin membuat film ”kacangan”. Dia ingin serius menggarapnya. Membuat sebuh dokumenter drama. ”Bukan sekedar film yang bersifat komersial. Tapi mempersembahkan sesuatu untuk masyarakat Kalbar dan rakyat Indonesia. Ini sejarah yang perlu diketahui, tidak boleh dibuat asal,” ucapnya.
Niat membuat film tersebut berawal dari buku berjudul Kapal Terbang Sembilan karya M Yanis pada 1983. Pak Taba mengaku tergugah setelah membaca buku tersebut. Dia tertarik menjadikannya sebuah film. ”Dari situlah saya bersemangat ingin membuat film. Ingin sampaikan bahwa orang Kalbar juga berkorban besar terhadap negeri ini,” katanya.
Dulu, antara 10-20 tahun lalu Pak Taba merincikan pembuatan film ini menelan biaya Rp 4-5 miliar. Tapi sekarang biayanya bisa mencapai Rp 25 miliar. Hal itulah yang membuat film tersebut susah terwujud. Mengapa mahal ? Pak Taba menjelaskan, dia ingin membuat suasana yang tidak jauh beda dengan tahun 1942-1945. ”Misalnya Pelabuhan Seng Hie. Harus didesain sedemikian rupa, seperti kondisinya dulu. Itu banyak memakan biaya. Belum lagi peristiwa ini melibatkan banyak orang. Kita harus buat juga semua hal seperti tempo dulu. Membuatnya mahal dari film biasa,” paparnya. ”Sebelumnya perlu banyak riset. Itu juga memakan biaya yang tidak sedikit,” tambahnya.
Pak Taba mengaku pembuatan film pendudukan Jepang di Kalbar biayanya jauh lebih besar dari Naga Bonar pertama. Naga Bonar hanya menelan biaya sekitar Rp 250 juta. ”Tapi kalau film Mandor saya rincikan dulu Rp 4-5 miliar,” katanya.
Menurut lelaki lulusan SMA 1 Pontianak tahun 1966 itu tragedi Mandor akan menjadi film yang bagus jika jadi dibuat. Bukan film berdurasi 1 – 2 jam saja. Pak Taba memperkirakan durasinya sekitar tiga jam. Karena banyak rentatan peristiwa yang tidak boleh putus sepanjang ceritanya. ”Banyak bagian dalam periswtiwa itu. Misalnya penangkapan di Keraton Kadriyah, kemudian bagian pemberontakan Pangsuma di Meliau, Sanggau. Masih banyak bagian lain yang harus dibuat dan tidak boleh hilang sebagai bagian dari sejarah,” ungkapnya.
Kalau kendala biaya mengapa tidak meminta dukungan Pemda ? Pak Taba mengatakan, tidak bisa mengandalkan pemerintah daerah untuk membuat film ini. ”Biayanya besar, saya yakin pemerintah daerah kita belum mampu. Dari dulu saya mencari di Jakarta tapi belum dapat. Kalau sudah dapat di sini baru minta bantu Pemda,” ucapnya.(*)
Hari Berkabung Daerah (1)
* Bentuk Pokja, Ingatkan Warga Kalbar
Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan 28 Juni sebagai Hari Berkabung Daerah (HBD). Tanggal tersebut untuk mengenang tragedi Mandor atau peristiwa pembantaian Jepang terhadap puluhan ribu warga Kalbar. Namun sejak Perda tersebut diterbitkan pada 2007 banyak kalangan merasa pemerintah hanya setengah hati. Perda itu tidak efektif. Beberapa pihak bersepakat melakukan sesuatu untuk itu. Membentuk Kelomp0k Kerja (Pokja) Tragedi Mandor.
Hendy Erwindi – PONTIANAK
Nek Cu Sitam begitu perempuan tua itu disapa. Usianya sudah 85 tahun tapi ingatannya masih baik. Dia ingat betul bagaimana pesawat tempur Jepang menghiasi langit Pontianak, 19 Desember 1943. Awal petaka bagi warga Pontianak bahkan Kalbar. “Sampai sekarang masih terang di mata saya bagaimana kami melihat rombongan pesawat itu,” ujarnya kepada Pontianak Post, beberapa hari lalu.
Pesawat sembilan, begitu dia menyebutnya. Memang pesawat tempur Jepang yang mewarnai langit Pontianak hari Jumat sekitar pukul 11.00 jumlahnya sembilan.
Pesawat sembilan, begitu dia menyebutnya. Memang pesawat tempur Jepang yang mewarnai langit Pontianak hari Jumat sekitar pukul 11.00 jumlahnya sembilan.
Suaranya bergetar saat menceritakan kisah duka itu. Sesekali Nek Cu menutup wajahnya, entah apa yang ada dipikirannya. Dia mengaku ketakutan setiap mengingat peristiwa pesawat sembilan.
Nek Cu adalah warga Kampung Bangke, sekarang Bangka Belitung Laut. Bersama ratusan warga lainnya Nek Cu berhamburan ketika mendengar suara dengungan mesin pesawat yang terbang rendah. Mengitari Pontianak beberapa kali lantas, suara keras terdengar. Tanah bergetar, warga panik. “Pohon bergoyang. Orang tua suruh kami tiarap semua. Bahkan ada yang sampai menggigit akar pohon untuk menahan ketakutan,” kenangnya.
Nek Cu mengatakan pesawat sembilan mengebom Pelabuhan Seng Hie dan beberapa tempat lainnya di pusat kota. Hal itu selaras yang disampaikan wartawan senior Pontianak Post Marius AP dalam tulisan terbitan Sabtu 19 Desember 2009.
Marius menuliskan, kehadiran rombongan pesawat tempur itu disambut gembira. Ada yang melambai-lambaikan tangan, bersorak-sorak tanda senang, saat menyaksikan sembilan pesawat terbang dengan formasi menarik. Warga mengira pesawat tersebut tidak akan mencelakai mereka. Karena kita sedang dijajah pemerintah kolonial. Saat itu yang terlibat perperangan adalah Belanda (bagian dari sekutu) melawan jepang dan sedang menginfasi Asia. Tapi tak dinyana ternyata serombongan pesawat tempur Jepang itu membawa bom.
Marius memperkirakan bom pertama dijatuhkan di Kampung Bali sekarang Jalan Sisingamangaraja. Tepatnya di Hollandse Chinese School (HCS). Kemudian di Jalan Diponegoro, Agus Salim, Juanda dan Gertak Putih atau Gajahmada.
Peristiwa itu ternyata berlanjut. Jepang menduduki Pontianak dan melakukan pembantaian. Pemprov Kalbar, saat Gubernur Kadarusno membangun Monumen Makam Juang Mandor. Sejak Juli 2007, Perda Nomor 5 Tahun 2007 diberlakukan. Namun tidak efektif, banyak yang tidak tahu tentang hari itu. Menggugah sebagian kalangan untuk menguaknya lagi. Bukan membuka luka lama, tapi tidak ingin sejarah itu dilupakan generasi muda kita. “Tinggal hitungan hari HBD tapi tidak ada gejolaknya. Sepi,” keluh Syarif Muhammad Herry dari TARA Communication yang juga mantan Anggota KPI Kalbar, kemarin.
Herry dan beberapa tokoh Kalbar melakukan diskusi di ruang redaksi Pontianak Post, kemarin. Diskusi khusus dilakukan untuk menyikapi HBD yang seolah mulai dilupakan. Yang hadir dalam diskusi tersebut Ilham Sanusi dari ICMI Kalbar, Majelis Musyawarah Istana Kadariah Pontianak Syarif Selamat Joesoef Alkadrie, Sy Abdullah Ketua Nasdem Kalbar, Achmad Husainie Mantan Ketua Perwakilan Komnas HAM Kalbar, Sekretaris Nasdem Kalbar Michael Y, Gusti Hardiansyah dan Aswandi dari akademisi, Santiyoso Tio Ketua Kadin Kalbar serta Khairul Rahman redaktur pelaksanan Pontianak Post. Bahkan di antara mereka adalah anak dan cucu korban keganasan Jepang.
Bergantian peserta diskusi menyampaikan pandangannya terhadap tragedi Mandor dan HBD. Diskusi mengerucut dengan pembentukan Pokja Tragedi Mandor. Semuanya setuju dengan Aswandi sebagai ketua.
Berbagai rekomendasi yang harus dilakukan Pokja itu. Agenda terdekat adalah mengajak warga Kalbar mengingat 28 Juni sebagai HBD. “Kita perlu mengampanyekan ini. Salah satunya membuat spanduk dan memasangnya di tempat umum,” kata Sy Selamat Joesoef Alkadrie.
Ilham Sanusi menambahkan, selain spanduk perlu juga diminta kepada tokoh-tokoh agama untuk mengajak umatnya berdoa pada hari itu. “Di semua tempat ibadah kita laksanakan doa. Karena korban Jepang dari multietnis dan multikeyakinan,” sarannya.
Aswandi mengatakan, di lembaga pendidikan pun penting melakukan upacara peringatan HBD setiap 28 Juni. Tidak ada alasan mendekati ujian sekolah atau semester. “Kalau siswa atau mahasiswa tidak diikutkan, dosen dan karyawannya saja. Yang penting kita lakukan upacara,” tegasnya.(bersambung)
http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=84954
SAMBAS – Satu lagi pintu keluar masuk Indonesia – Malaysia dibuka. Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Aruk, Sambas dapat dilintasi mulai, kemarin (1/1). Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Keamanan (CIQS) Aruk (Indonesia) dan Biawak (Malaysia) siap melayani siapa saja yang melintas dengan paspor.Seremoni pembukaan pintu kedua negara ini dilaksanakan di CIQS Biawak. Indonesia diwakili Bupati Sambas Burhanuddin A Rasyid dan Malaysia oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementrian Dalam Negeri Datok Raja Azahar Bin Raja Abdul Manaf. Sebelum masuk Biawak, Bupati Sambas melakukan pengecapan paspor perdana di CIQS Aruk. Sebagai catatan sejarah orang yang pertama kali melintas resmi di pintu tersebut.
Peresmian pembukaan lintas batas ini rencananya dilakukan pukul 11.00 waktu Malaysia. Waktu tersebut dipilih agar proses bersejarah ini kaya dengan angka satu. Tanggal 1, bulan 1, tahun 2011, pukul 11.00. Namun rencana itu tidak dapat terwujud, rombongan dari Sambas baru tiba di Aruk pukul 11.00 WIB atau pukul 12.00 waktu Malaysia. Rombongan terlambat karena iring-iringan kendaraan terhenti akibat ada mobil yang amblas. Satu persatu mobil ditarik dengan alat berat. Bahkan Bupati Sambas harus melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor. Dia paling dulu tiba di Aruk untuk berkoordinasi dengan Malaysia sekaligus meminta maaf karena rombongan terlambat.
Sedianya Indonesia diwakili Gubernur Kalbar Cornelis. Hingga pukul 12.00 waktu Malaysia gubernur belum tiba. Bupati Sambas yang menggantikannya membaca sambutan. Bupati Sambas saat membaca sambutan gubernur mengatakan, walau hanya peresmian awal setidaknya dengan terbuka pintu Indonesia-Malaysia ini dapat membantu masyarakat sekitar perbatasan. Warga kedua negara tidak perlu lagi keluar masuk dengan cara ilegal. “Tidak perlu lagi menggunakan jalan tikus,” ungkapnya.Tidak dapat dipungkiri, warga perbatasan kurang perhatian dari pemerintah. Dengan terbukanya lintas batas ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. “Selama ini warga perbatasan merasa dianaktirikan. Dengan dibukanya pos lintas batas perekonomian meningkat, nasionalisme juga meningkat,” katanya.
Selain Sambas, ada empat kabupaten lagi di Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia. Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, terbentang sepanjang 996 kilometer dengan luas 24.206 kilometer persegi. Namun baru ada dua PPLB, Sambas dan Sanggau. “Masyarakat perbatasan perlu disiapkan secara optimal. Mari jaga perbatasan sebagai beranda terdepan negara ini. Saya berharap juga semua PPLB di Kalbar nantinya dapat dilakukan ekspor impor skala besar,” tegasnya.
Timbalan Ketua Setiausaha Kementrian Dalam Negeri Malaysia Datok Raja Azahar bin Raja Abdul Manaf, mengatakan, terbukanya PPLB Aruk-Biawak merupakan hasil kerjasama yang baik antara Malaysia-Indonesia. Banyak keuntungan yang dirasakan kedua negara karenanya. Baik secara ekonomi maupun hubungan bilateral di bidang lain. “Saya sendiri terlibat penuh memperjuangkan pintu perbatasan ini. Saya ikut menentukan titik nol kawasan ini. Kala itu Biawak dan Aruk masih hutan lebat. Dengan adanya pintu ini, dari Kuching ke Pontianak atau sebaliknya lebih dekat. Jarak Biawak-Kuching sekitar 120 kilometer. Kalau lewat Tebedu-Entikong sangat jauh, pergi pagi sampainya petang,” ujarnya.
Sementara ini Malaysia akan menempatkan empat pegawai imigrasinya di CIQS Biawak. Jumlahnya akan ditambah jika semua infrastruktur siap. “Dalam waktu dekat imigresen (imigrasi) kami akan menggunakan sistem beometrik untuk mempermudah kinerja dan keamanan,” tuturnya. Walau sama-sama dapat beroperasi kondisi CIQS Aruk dan Biawak sangat berbeda. Malaysia jauh lebih siap dari Indonesia. Pemeriksaan dan pengecapan paspor di Biawak dilakukan di masing-masing pos dengan piranti lengkap. Sedangkan Indonesia, rombongan mengantre di tiga meja yang disiapkan khusus untuk kegiatan peresmian dengan satu komputer. Pun dengan gedung, kelengkapan dan kebersihan CIQS Biawak lebih terjaga. Rapi, bersih dan padat sarana. Semua ruangan telah dipasang mesin pendingin udara.
Ketidakhadiran Gubernur Kalbar Cornelis pada kegiatan tersebut disesalkan beberapa pihak. Warga Sambas, Zulkifli mengatakan, tanggungjawab lebih tinggi sebenarnya terletak pada gubernur. Namun sejak dulu yang bekerja keras memperjuangkan PPLB Aruk justru Bupati Sambas. “Padahal ini kepentingan provinsi, tapi justru kabupaten yang mati-matian kerja. Sangat disayangkan gubernur tidak datang,” keluhnya. (hen)
Read more
Peresmian pembukaan lintas batas ini rencananya dilakukan pukul 11.00 waktu Malaysia. Waktu tersebut dipilih agar proses bersejarah ini kaya dengan angka satu. Tanggal 1, bulan 1, tahun 2011, pukul 11.00. Namun rencana itu tidak dapat terwujud, rombongan dari Sambas baru tiba di Aruk pukul 11.00 WIB atau pukul 12.00 waktu Malaysia. Rombongan terlambat karena iring-iringan kendaraan terhenti akibat ada mobil yang amblas. Satu persatu mobil ditarik dengan alat berat. Bahkan Bupati Sambas harus melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor. Dia paling dulu tiba di Aruk untuk berkoordinasi dengan Malaysia sekaligus meminta maaf karena rombongan terlambat.
Sedianya Indonesia diwakili Gubernur Kalbar Cornelis. Hingga pukul 12.00 waktu Malaysia gubernur belum tiba. Bupati Sambas yang menggantikannya membaca sambutan. Bupati Sambas saat membaca sambutan gubernur mengatakan, walau hanya peresmian awal setidaknya dengan terbuka pintu Indonesia-Malaysia ini dapat membantu masyarakat sekitar perbatasan. Warga kedua negara tidak perlu lagi keluar masuk dengan cara ilegal. “Tidak perlu lagi menggunakan jalan tikus,” ungkapnya.Tidak dapat dipungkiri, warga perbatasan kurang perhatian dari pemerintah. Dengan terbukanya lintas batas ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. “Selama ini warga perbatasan merasa dianaktirikan. Dengan dibukanya pos lintas batas perekonomian meningkat, nasionalisme juga meningkat,” katanya.
Selain Sambas, ada empat kabupaten lagi di Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia. Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, terbentang sepanjang 996 kilometer dengan luas 24.206 kilometer persegi. Namun baru ada dua PPLB, Sambas dan Sanggau. “Masyarakat perbatasan perlu disiapkan secara optimal. Mari jaga perbatasan sebagai beranda terdepan negara ini. Saya berharap juga semua PPLB di Kalbar nantinya dapat dilakukan ekspor impor skala besar,” tegasnya.
Timbalan Ketua Setiausaha Kementrian Dalam Negeri Malaysia Datok Raja Azahar bin Raja Abdul Manaf, mengatakan, terbukanya PPLB Aruk-Biawak merupakan hasil kerjasama yang baik antara Malaysia-Indonesia. Banyak keuntungan yang dirasakan kedua negara karenanya. Baik secara ekonomi maupun hubungan bilateral di bidang lain. “Saya sendiri terlibat penuh memperjuangkan pintu perbatasan ini. Saya ikut menentukan titik nol kawasan ini. Kala itu Biawak dan Aruk masih hutan lebat. Dengan adanya pintu ini, dari Kuching ke Pontianak atau sebaliknya lebih dekat. Jarak Biawak-Kuching sekitar 120 kilometer. Kalau lewat Tebedu-Entikong sangat jauh, pergi pagi sampainya petang,” ujarnya.
Sementara ini Malaysia akan menempatkan empat pegawai imigrasinya di CIQS Biawak. Jumlahnya akan ditambah jika semua infrastruktur siap. “Dalam waktu dekat imigresen (imigrasi) kami akan menggunakan sistem beometrik untuk mempermudah kinerja dan keamanan,” tuturnya. Walau sama-sama dapat beroperasi kondisi CIQS Aruk dan Biawak sangat berbeda. Malaysia jauh lebih siap dari Indonesia. Pemeriksaan dan pengecapan paspor di Biawak dilakukan di masing-masing pos dengan piranti lengkap. Sedangkan Indonesia, rombongan mengantre di tiga meja yang disiapkan khusus untuk kegiatan peresmian dengan satu komputer. Pun dengan gedung, kelengkapan dan kebersihan CIQS Biawak lebih terjaga. Rapi, bersih dan padat sarana. Semua ruangan telah dipasang mesin pendingin udara.
Ketidakhadiran Gubernur Kalbar Cornelis pada kegiatan tersebut disesalkan beberapa pihak. Warga Sambas, Zulkifli mengatakan, tanggungjawab lebih tinggi sebenarnya terletak pada gubernur. Namun sejak dulu yang bekerja keras memperjuangkan PPLB Aruk justru Bupati Sambas. “Padahal ini kepentingan provinsi, tapi justru kabupaten yang mati-matian kerja. Sangat disayangkan gubernur tidak datang,” keluhnya. (hen)
